Aparat Pemda di Sulsel Kurang Tanggap dengan Hasil Audit BPK

Abdul Latif saat melakukan ujian promosi doktor yang
berlangsung di Gedung Pinisi UNM
(Ist)

PROFESI-UNM.COM - Sejumlah aparat Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulsel ternyata masih belum memiliki kesadaran positif terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal tersebut dapat dilihat pada data BPK RI tahun 2012 yang menyebutkan, dari 25 pemerintah di daerah Sulawesi Selatan dalam delapan tahun terakhir ini yaitu sejak tahun 2005, BPK menemukan jumlah temuan seluruhnya yaitu sebanyak 9504 rekomendasi. Namun fakta yang ada dilapangan, temuan yang sudah ditindaklanjuti tersebut hanya sebanyak 4104 saja. Hal tersebut terungkap oleh Auditor utama Keuangan Negara VII BPK RI, Abdul Latief  SE, MM saat melakukan ujian promosi doktor beberapa waktu lalu di Gedung Phinisi UNM.

Abdul Latief mengatakan, dari hasil temuan seluruh Kabupaten di Sulsel, Kabupaten Maroslah yang memiliki jumlah temuan pemeriksaan yang paling banyak yaitu 290 temuan dan menghasilkan rekomendasi sebanyak 680. Namun, yang hanya ditindaklanjuti hanya 242 saja. “Ini menandakan bahwa stakeholder terkait memiliki partisipasi rendah terhadap hasil pemeriksaan BPK,” katanya. Olehnya, Mantan Kepala Perwakilan BPK Sulsel ini mengatakan sudah seharusnya pemerintah merasa pelu untuk menata kembali pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dengan memperhatikan berbagai kondisi pelaksaanaan.

Lebih jauh, dia menambahkan apabila tindak lanjut dapat dilakukan secara efektif maka akan berdampak pada tata kelola keuangan daerah yang sehat. Latief  menyebutkan, setidaknya ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh pemerintah daerah dari pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yaitu, secara tidak langsung akan mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, membantu pengelolaan keuangan daerah dalam memastikan menjamin telah taat peraturan, membantu kepala daerah dan manajemen dalam pemantuan penggunaan anggaran dan mencegah penyimpangan dan korupsi.

Turut hadir selaku promotor Prof. Dr. Haedar Akib, Ko Promotor, Prof. Jasruddin, Penguji internal Prof Rifdan, Prof, Syamsu Rijal, Prof. Suradi Tahmir, penguji eksternal Prof. Dr. Andi Ghani dari Universitas Brawijaya. Latief mengangkat judul disertasi Revitalisasi fungsi aparatur pemerintah daerah dalam menindaklanjuti  hasil pemeriksaan BPK RI (Studi Kasus Pada Kabupaten Maros).

Sementara itu, Rektor UNM, Arismunandar, selaku ketua sidang promosi mengungkapkan hasil penelitian Latief dapat dijadikan acuan oleh seluruh aparatur pemerintah daerah dan seluruh instansi negeri dibawah naugan pemeriksaan BPK. Latief memperoleh IPK 3,89 dengan predikat sangat memuaskan. Pria kelahiran Jakarta 30 November 1958 tersebut menjadi alumni yang ke 199 PPs UNM dan alumni ke 129 untuk Prodi ilmu administrasi publik. (*)

*Azhar Fadhil