2013, Rentetan Aksi Tanpa Reaksi
 |
| Aliansi Mahasiswa UNM gelar dialog bersama Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan UNM, Heri Tahir, Rabu (4/12). Mereka membahas problematika yang sering terjadi di kampus pencetak guru itu. (Sofyan - Profesi) |
PROFESI-UNM.COM - Peristiwa mencengangkan terus menerus menjadi kejutan tiap harinya bagi sivitas akademika di tahun 2013. Maraknya aksi yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan lembaga masing-masing, mencerminkan banyaknya masalah yang terjadi di UNM di tahun ini. Beragam fenomena tercermin dari maraknya aksi dan tuntutan yang dilakukan mahasiswa. Namun, reaksi birokrasi kampus terkesan melihat tapi tak mendengarkan. Buktinya, dari beragamnya tuntutan mahasiswa saat aksi, belum terlihat adanya tindaklanjut yang dilakukan.
Jika melihat kebelakang, berbagai Lemabaga Kemahasiswaan (LK) silih berganti menggelar aksi dengan tuntutan mereka yang terbilang klasik. Awal Januari lalu misalnya, tepatnya 15 Januari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi (FE) dan LK Fakultas Seni dan Desain (FSD) menggelar aksi di Gedung Rektorat UNM dengan tuntutan yang berbeda. LK FSD menuntut transparansi dana kemahasiswaan dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP), sedangkan BEM FE menuntut penerapan DPP dan BOP 2013 dihapuskan.
Hari itu aksi mereka berakhir setelah Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Nurdin Noni menggelar pertemuan bersama Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan FSD dan FE serta perwalikan dari LK FSD dan BEM FE. Turut hadir pula Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa (Maperwa) UNM, Indirwan dalam pertemuan itu.
Februari, UNM masih tidak lepas dari tuntutan. Selain mahasiswa, pegawai pun ikut menuntut. Coretan di dinding yang bertuliskan "Berikan Tunjangan Pegawai" dan 'Pegawai Harus Lawan Pimpinan Yang Ambil Hak" terpampang jelas di gedung Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Selasa 12 Februari lalu. Sekedar mengingatkan, saat itu UNM bisa dibilang mengalami krisis keuangan akibat anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum cair. Dikabarkan sekitar Rp60 miliar anggaran UNM tertahan saat itu.
20 Februari 2013, Pengurus BEM UNM dan Maperwa UNM periode 2012-2013 resmi dilantik. Saat itu, birokrasi kampus kembali dilayangkan tuntutan. Presiden BEM UNM, Sudirman menuntut hak mahasiswa sedangkan Ketua Maperwa UNM, Indirwan mengkritik beberapa kebijakan kampus. Akhir Februari LK FIS juga menggelar aksi. Rabu 27 Februari lalu mereka menggelar aksi menuntut transparansi dana BOP dan DPP di pelataran kampus FIS.
Awal Maret, LK FIS dan LK FIP kembali menuntut transparansi dan realisasi anggaran dalam aksi mereka di kampus masing-masing, Rabu 6 Maret 2013 lalu. LK FIS kala itu membuat manifesto menuntut penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana kampus seperti WC dan AC. Di hari yang sama, lebih dari 160 pengurus LK se-UNM memenuhi Gedung Rektorat menuntut Bendahara UNM, Nasri diturunkan dari jabatannya.
Seminggu kemudian, Rabu 13 Maret 2013 beberapa LK kembali menggelar aksi di Gedung Rektorat UNM. Saat aksi, LK FIS menuntut legalitas Federasi Mahasiswa (FEMA) FIS dan kebebasan berlembaga serta beberapa tuntutan lainnya dari LK yang hadir saat itu. Beberapa perwakilan LK yang nampak hadir berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), Fakultas Ekonomi (FE), serta Fakultas Psikologi (F.Psi) membawa tuntutan mereka masing-masing.
Seakan kompak menggelar aksi, Rabu 20 Maret 2013, seminggu pasca beberapa LK menggelar aksi di Gudung Rektorat UNM, giliran LK Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) menggelar aksi. “Berikan gaji pegawai, cairkan dana PMB 2012. Dana Triwulan LK UNM, Dana Laboratorium, Kampus Biru Menuntut DPP 2007-2012”. Itulah sepenggal tulisan yang terpampang di spanduk yang mereka bawa. Sebelum menuju Gedung Rektorat, mereka sempat memboikot ruang perkulian di kampus mereka sendiri. Seperti aksi-aksi sebelumnya, mahasiswa diberi kesempatan untuk berdialog bersama Rektor UNM, Arismunandar di Ruang Senat Rektorat Lt.3.
16 April 2013, birokrasi kampus kembali mendapatkan tuntutan. Kali ini ditujukan kepada birokrasi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). Tuntutan tersebut terpampang melalui beberapa pamflet dengan berbagai tuntutan. Ada banyak tuntutan yang termaktub dalam pamflet-pamflet yang bertebaran tersebut, salah satunya berisi tentang tuntutan terhadap perpustakaan FIP UNM. “Kami Butuh Perpustakaan Bukan Swalayan” begitu tulisan yang tercantum dalam kertas A4 itu. Tentu saja, hal ini jelas memberikan isyarat bahwa perpustakaan yang ada di FIP masih perlu banyak pembenahan.
Keesokan harinya, Rabu 17 April puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (BEM FIP) UNM berbondong-bondong datang dari kampus mereka dan mengamuk di ruangan bendahara UNM. Persoalan klasik, mereka menuntut transparansi dana kemahasiswaan yang tak kunjung dicairkan.
Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2013 BEM-Maperwa FMIPA UNM menggelar aksi di pelataran fakultas kampu biru itu. Sementara itu, Aliansi Mahasiswa FIP juga menggelar aksi yang menuntut birokrasi kampus tidak menutup mata terhadap kondisi pendidikan Indonesia di hari yang sama.
Akhir Mei, mahasiswa FIS kembali melayangkan tuntutan. 23 Mei 2013, mereka mengadakan pertemuan di Ruang Senat Rektorat yang digalang oleh Federasi Mahasiswa (FEMA) FIS dan menghadirkan Dekan beberapa petinggi fakultas. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua sesi tersebut, mahasiswa FIS banyak mempertanyakan berbagai permasalahan seperti maraknya pungutan liar, pelarangan merokok, adanya dosen yang tidak professional, hingga sarana kampus yang tidak memadai.
Tuntutan transparansi dana DPP dan BOP berlanjut di bulan Juni. Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi 7 Mata Orange berserta para pimpinan fakultas mengadakan pertemuan dengan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Heri Tahir dan Bendahara UNM, Nasri di ruang Senat Rektorat menuntu realisasi DPP dan BOP, Jumat 7 Juni 2013. Kala itu, Dekan FSD, Karta Jayadi mengancam akan pimpin demo jika Bendahara UNM tidak segera mentransparansikan dana tersebut.
13 hingga 15 Juni 2013 Mahasiswa UNM mulai menggelar aksi menuntut kebijakan pemerintah mengenai rencana pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hari itu, aksi mahasiswa berujung bentrok dengan warga. 67 Pendemo diringkus polisi, Menara Pinisi hancur, Polisi menyisir ke dalam kampus hingga Heri Tahir yang terkena tembakan gas air mata. 17 Juni, mahasiswa kembali menggelar aksi, kali ini aksi mereka dikawal langsung oleh beberapa pejabat kampus mulai dari Rektor hingga Dekan. Malam harinya, mahasiswa kembali bentrok dengan warga, satu orang ditangkap, puluhan luka-luka.
Mahasiswa UNM kembali bersuara mengkritik permasalahan yang terjadi di kampus pencetak guru. Rabu 3 Juli 2013, Muhammad Helmi, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNM mengkritik kampus oranye di Mahkamah Konstitusi dalam sidang Pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi, Helmi mengungkapkan mahalnya biaya pendidikan di Kampus UNM. Seperti pemberlakuan DPP dan BOP yang menurutnya membebankan orang tua mahasiswa. Selain itu, Helmi juga memaparkan minimnya fasilitas yang terdapat di UNM. Mulai dari kondisi kampus yang selalu banjir jika Hujan, ruang perkuliahan yang menampung mahasiswa hingga 50-70 orang, dan kondisi FIS UNM dengan mahasiswa aktif sekitar 1.500 orang yang hanya memiliki 2 Toilet di lingkungan Fakultas.
Senin 15 Juli 2013 di depan Auditorium Amanagappa, tes wawancara untuk Calon Mahasiswa Baru yang telah lulus Ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) diwarnai aksi unjuk rasa. BEM-Maperwa universitas serta beberapa ketua BEM fakultas menolak kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Aksi mahasiswa di depan Gedung Rektorat kembali terjadi. Kamis 19 September 2013, Aliansi Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) bersama BEM UNM menggelar aksi menuntut transparansi UKT. Kamis 26 September giliran LK FIS, mereka menggelar aksi di depan Gedung Rektorat menuntut kejelasan pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM). Sebelumnya, 24 September LK FMIPA UNM juga menggelar aksi di kampus mereka menuntut kejelasan UKT, namun aksi tersebut dibubarkan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan FMIPA, Kaharuddin.
Peringati Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Kemahasiswaan (LK) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Makassar (UNM) unjuk rasa tuntut kinerja pemerintah yang dinilai bobrok dalam beberapa sektor di depan Gedung Pinisi Kampus Gunungsari UNM. Senin 28 Oktober 2013. Tidak terkecuali LK FIS yang juga menggelar aksi unjuk rasa di pelataran fakultas, mereka menuntut program pendidikan gratis. BEM FT juga menggelar aksi di hari sumpah pemuda.
27 November 2013, Pasca bentrok antar mahasiswa yang disinyalir melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik (FT), Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) dan Fakultas Seni dan Desain (FSD) menggerakkan BEM FT menuntut birokrasi UNM untuk bertindak. Dalam dialog terbuka bersama Rektor UNM, Arimunandar, BEM FT melayangkan enam tuntutan yang harus diselesaikan birokrat kampus.
Hari itu aksi mereka berakhir setelah Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Nurdin Noni menggelar pertemuan bersama Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan FSD dan FE serta perwalikan dari LK FSD dan BEM FE. Turut hadir pula Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa (Maperwa) UNM, Indirwan dalam pertemuan itu.
Februari, UNM masih tidak lepas dari tuntutan. Selain mahasiswa, pegawai pun ikut menuntut. Coretan di dinding yang bertuliskan "Berikan Tunjangan Pegawai" dan 'Pegawai Harus Lawan Pimpinan Yang Ambil Hak" terpampang jelas di gedung Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Selasa 12 Februari lalu. Sekedar mengingatkan, saat itu UNM bisa dibilang mengalami krisis keuangan akibat anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum cair. Dikabarkan sekitar Rp60 miliar anggaran UNM tertahan saat itu.
20 Februari 2013, Pengurus BEM UNM dan Maperwa UNM periode 2012-2013 resmi dilantik. Saat itu, birokrasi kampus kembali dilayangkan tuntutan. Presiden BEM UNM, Sudirman menuntut hak mahasiswa sedangkan Ketua Maperwa UNM, Indirwan mengkritik beberapa kebijakan kampus. Akhir Februari LK FIS juga menggelar aksi. Rabu 27 Februari lalu mereka menggelar aksi menuntut transparansi dana BOP dan DPP di pelataran kampus FIS.
Awal Maret, LK FIS dan LK FIP kembali menuntut transparansi dan realisasi anggaran dalam aksi mereka di kampus masing-masing, Rabu 6 Maret 2013 lalu. LK FIS kala itu membuat manifesto menuntut penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana kampus seperti WC dan AC. Di hari yang sama, lebih dari 160 pengurus LK se-UNM memenuhi Gedung Rektorat menuntut Bendahara UNM, Nasri diturunkan dari jabatannya.
Seminggu kemudian, Rabu 13 Maret 2013 beberapa LK kembali menggelar aksi di Gedung Rektorat UNM. Saat aksi, LK FIS menuntut legalitas Federasi Mahasiswa (FEMA) FIS dan kebebasan berlembaga serta beberapa tuntutan lainnya dari LK yang hadir saat itu. Beberapa perwakilan LK yang nampak hadir berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), Fakultas Ekonomi (FE), serta Fakultas Psikologi (F.Psi) membawa tuntutan mereka masing-masing.
Seakan kompak menggelar aksi, Rabu 20 Maret 2013, seminggu pasca beberapa LK menggelar aksi di Gudung Rektorat UNM, giliran LK Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) menggelar aksi. “Berikan gaji pegawai, cairkan dana PMB 2012. Dana Triwulan LK UNM, Dana Laboratorium, Kampus Biru Menuntut DPP 2007-2012”. Itulah sepenggal tulisan yang terpampang di spanduk yang mereka bawa. Sebelum menuju Gedung Rektorat, mereka sempat memboikot ruang perkulian di kampus mereka sendiri. Seperti aksi-aksi sebelumnya, mahasiswa diberi kesempatan untuk berdialog bersama Rektor UNM, Arismunandar di Ruang Senat Rektorat Lt.3.
16 April 2013, birokrasi kampus kembali mendapatkan tuntutan. Kali ini ditujukan kepada birokrasi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). Tuntutan tersebut terpampang melalui beberapa pamflet dengan berbagai tuntutan. Ada banyak tuntutan yang termaktub dalam pamflet-pamflet yang bertebaran tersebut, salah satunya berisi tentang tuntutan terhadap perpustakaan FIP UNM. “Kami Butuh Perpustakaan Bukan Swalayan” begitu tulisan yang tercantum dalam kertas A4 itu. Tentu saja, hal ini jelas memberikan isyarat bahwa perpustakaan yang ada di FIP masih perlu banyak pembenahan.
Keesokan harinya, Rabu 17 April puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (BEM FIP) UNM berbondong-bondong datang dari kampus mereka dan mengamuk di ruangan bendahara UNM. Persoalan klasik, mereka menuntut transparansi dana kemahasiswaan yang tak kunjung dicairkan.
Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2013 BEM-Maperwa FMIPA UNM menggelar aksi di pelataran fakultas kampu biru itu. Sementara itu, Aliansi Mahasiswa FIP juga menggelar aksi yang menuntut birokrasi kampus tidak menutup mata terhadap kondisi pendidikan Indonesia di hari yang sama.
Akhir Mei, mahasiswa FIS kembali melayangkan tuntutan. 23 Mei 2013, mereka mengadakan pertemuan di Ruang Senat Rektorat yang digalang oleh Federasi Mahasiswa (FEMA) FIS dan menghadirkan Dekan beberapa petinggi fakultas. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua sesi tersebut, mahasiswa FIS banyak mempertanyakan berbagai permasalahan seperti maraknya pungutan liar, pelarangan merokok, adanya dosen yang tidak professional, hingga sarana kampus yang tidak memadai.
Tuntutan transparansi dana DPP dan BOP berlanjut di bulan Juni. Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi 7 Mata Orange berserta para pimpinan fakultas mengadakan pertemuan dengan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Heri Tahir dan Bendahara UNM, Nasri di ruang Senat Rektorat menuntu realisasi DPP dan BOP, Jumat 7 Juni 2013. Kala itu, Dekan FSD, Karta Jayadi mengancam akan pimpin demo jika Bendahara UNM tidak segera mentransparansikan dana tersebut.
13 hingga 15 Juni 2013 Mahasiswa UNM mulai menggelar aksi menuntut kebijakan pemerintah mengenai rencana pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hari itu, aksi mahasiswa berujung bentrok dengan warga. 67 Pendemo diringkus polisi, Menara Pinisi hancur, Polisi menyisir ke dalam kampus hingga Heri Tahir yang terkena tembakan gas air mata. 17 Juni, mahasiswa kembali menggelar aksi, kali ini aksi mereka dikawal langsung oleh beberapa pejabat kampus mulai dari Rektor hingga Dekan. Malam harinya, mahasiswa kembali bentrok dengan warga, satu orang ditangkap, puluhan luka-luka.
Mahasiswa UNM kembali bersuara mengkritik permasalahan yang terjadi di kampus pencetak guru. Rabu 3 Juli 2013, Muhammad Helmi, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNM mengkritik kampus oranye di Mahkamah Konstitusi dalam sidang Pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi, Helmi mengungkapkan mahalnya biaya pendidikan di Kampus UNM. Seperti pemberlakuan DPP dan BOP yang menurutnya membebankan orang tua mahasiswa. Selain itu, Helmi juga memaparkan minimnya fasilitas yang terdapat di UNM. Mulai dari kondisi kampus yang selalu banjir jika Hujan, ruang perkuliahan yang menampung mahasiswa hingga 50-70 orang, dan kondisi FIS UNM dengan mahasiswa aktif sekitar 1.500 orang yang hanya memiliki 2 Toilet di lingkungan Fakultas.
Senin 15 Juli 2013 di depan Auditorium Amanagappa, tes wawancara untuk Calon Mahasiswa Baru yang telah lulus Ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) diwarnai aksi unjuk rasa. BEM-Maperwa universitas serta beberapa ketua BEM fakultas menolak kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Aksi mahasiswa di depan Gedung Rektorat kembali terjadi. Kamis 19 September 2013, Aliansi Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) bersama BEM UNM menggelar aksi menuntut transparansi UKT. Kamis 26 September giliran LK FIS, mereka menggelar aksi di depan Gedung Rektorat menuntut kejelasan pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM). Sebelumnya, 24 September LK FMIPA UNM juga menggelar aksi di kampus mereka menuntut kejelasan UKT, namun aksi tersebut dibubarkan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan FMIPA, Kaharuddin.
Peringati Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Kemahasiswaan (LK) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Makassar (UNM) unjuk rasa tuntut kinerja pemerintah yang dinilai bobrok dalam beberapa sektor di depan Gedung Pinisi Kampus Gunungsari UNM. Senin 28 Oktober 2013. Tidak terkecuali LK FIS yang juga menggelar aksi unjuk rasa di pelataran fakultas, mereka menuntut program pendidikan gratis. BEM FT juga menggelar aksi di hari sumpah pemuda.
27 November 2013, Pasca bentrok antar mahasiswa yang disinyalir melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik (FT), Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) dan Fakultas Seni dan Desain (FSD) menggerakkan BEM FT menuntut birokrasi UNM untuk bertindak. Dalam dialog terbuka bersama Rektor UNM, Arimunandar, BEM FT melayangkan enam tuntutan yang harus diselesaikan birokrat kampus.
Desember, mahasiswa kembali menuntut transparansi dana DPP, BOP dan UKT yang belum lama diterapkan. 2 Desember 2013, BEM FE melakukan aksi unjuk rasa di pelataran kampus mereka. Dalam aksinya, mereka menuntut kejelasan penggunaan anggaran DPP dan BOP di FE. Di hari yang sama, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Seni Dan Desain KEMA FSD UNM melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Rektorat UNM menuntut ganti rugi akibat bentrok yang berbuntut rusaknya beberapa fasilitas kampus dan motor mahasiswa yang rusak dan dibakar.
4 Desember 2013 ratusan mahasiswa yang tergabung atas nama aliansi mahasiswa melakukan demontrasi di Gedung Rektorat untuk menuntut transparansi UKT. Dalam aksi tersebut, tampak beberapa birokrat fakultas mengikuti jalannya aksi untuk mengintai para mahasiswa agar aksi tersebut tetap bisa dikontrol. Antara lain, PD III FBS, FSD, FMIPA, FIS.
Teriakan "STOP KORUPSI" juga menggema di Kampus Orange 9 Desember. Hampir seluruh LK se-UNM menggelar aksi memperingati hari Anti Korupsi Sedunia. Seperti LK FT yang menuntut fasilitas layak di kampus mereka. Selain itu, KEMA FSD bahkan menyerahkan bukti korupsi UNM ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan.
Rentetan aksi dari mahasiswa terus bergulir sepanjang tahun 2013. Sadar atau tidak, mahasiswa UNM telah menggelar aksi sekitar 100 kali dengan beragam tuntutan mereka di tahun ini. Tetapi bagaimana dengan reaksi dari birokrasi kampus dalam menanggapi aksi mahasiswa? Persoalan klasik seperti transparansi anggaran pun belum juga dijalankan. (*)
4 Desember 2013 ratusan mahasiswa yang tergabung atas nama aliansi mahasiswa melakukan demontrasi di Gedung Rektorat untuk menuntut transparansi UKT. Dalam aksi tersebut, tampak beberapa birokrat fakultas mengikuti jalannya aksi untuk mengintai para mahasiswa agar aksi tersebut tetap bisa dikontrol. Antara lain, PD III FBS, FSD, FMIPA, FIS.
Teriakan "STOP KORUPSI" juga menggema di Kampus Orange 9 Desember. Hampir seluruh LK se-UNM menggelar aksi memperingati hari Anti Korupsi Sedunia. Seperti LK FT yang menuntut fasilitas layak di kampus mereka. Selain itu, KEMA FSD bahkan menyerahkan bukti korupsi UNM ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan.
Rentetan aksi dari mahasiswa terus bergulir sepanjang tahun 2013. Sadar atau tidak, mahasiswa UNM telah menggelar aksi sekitar 100 kali dengan beragam tuntutan mereka di tahun ini. Tetapi bagaimana dengan reaksi dari birokrasi kampus dalam menanggapi aksi mahasiswa? Persoalan klasik seperti transparansi anggaran pun belum juga dijalankan. (*)
*Sulastri Khaer / Muhammad Yasir
2013, Rentetan Aksi Tanpa Reaksi
Reviewed by Thinkpedia Indonesia
on
18.00
Rating:
Reviewed by Thinkpedia Indonesia
on
18.00
Rating:
Tidak ada komentar: